{"code":200,"msg":"OK","clientId":"STR0107052022","data":{"kode_konten":"BK51320","kode_penerbit":"268","kode_penulis":"33651","kode_supplier":"75","tipe_konten":"ebook","judul":"Colaborative governance: model kolaborasi antar stakeholder dalam pengelolaan sungai\/parit sebagai batas daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya","sinopsis":"Tata Kelola Pemerintaha secara bersama-sama (berkolaborasi)\r\natau yang lebih dikenal dengan collabrative governance\r\nmerupakan ikhtiar mempertemukan berbagai pemangku kepentingan.\r\nTata kelola pemerintahan secara berkolaborasi\r\nsendiri telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir\r\n(Ansell dan Gash, 2007: 543). Di Indonesia, anjuran untuk melibatkan\r\nseluruh pihak didorong dalam manajemen dan kebijakan\r\npublik dalam beberapa aturan yang dibuat pemerintah.\r\nAntara lain adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009\r\ntentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.\r\nIde-ide inovasi yang berpola collaborative governance terusmenerus\r\nberkembang di berbagai daerah sejalan dengan\r\nadanya agenda otonomi daerah. Pernyataan ini berdasar pada\r\npotret pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di\r\nbeberapa kota besar mengikutsertakan pihak swasta dan\r\nmasyarakat secara aktif mulai dari formulasi sampai evaluasi\r\nprogram green and clean (hijau dan bersih). Praktek yang\r\ndilakukan dalam program green and clean lebih dari sekedar\r\npola kerjasama pemerintah swasta (KPS) sebagaimana yang\r\nsering dilakukan oleh pemerintah dalam perencanaan proyek\r\ninfrastruktur.","penulis":"Dr. Zulkarnaen; Drs. Abdul Rahim, M.Si","penerbit":"Scopindo Media Pustaka","isbn":"978-623-365-287-2","eisbn":"978-623-365-288-9","preview":"pdf-sample.pdf","cover":"https:\/\/kubuku.id\/prod\/img\/cover\/491785a3c586cb72f91d6a172335ba64.webp","harga_dasar":"70000","formatted_harga_dasar":"70,000","diskon_persen":0,"diskon_maks":0,"harga_akhir":"70000","formatted_harga_akhir":"70,000","jumlah":0,"terpakai":0,"tgl_akhir":"2026-05-14 22:11:44","rating":"0"},"cache":"read"}